Sistem Silvikultur Hutan Mangrove

Minggu 22/08/2008

Oleh: Prof Dr Ir Cecep Kusmana MS

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB

Tulisan ini mengemukakan sejarah singkat silvikultur hutan mangrove di Indonesia, evaluasi sistem silvikultur pohon induk terhadap ketersediaan permudaan dan tegakan sisa sebagai studi kasus di Kalimantan Timur yang pernah saya teliti, pengembangan sistem pohon induk dan alternatifnya secara singkat.

Pengaturan penebangan hutan mangrove pertama kali disponsori Kantor Besar Dinas Kesehatan Rakyat melalui surat perintah No. 669/c, 7 Januari 1933. Surat perintah itu melarang penebangan mangrove pada lahan hutan sejauh kurang dari tiga km dari desa. Hal itu untuk mengontrol populasi nyamuk malaria.

Peraturan yang menyangkut petunjuk silvikultur mangrove dikeluarkan pada 1 Juli 1938 melalui peraturan No. 13062/465/BIR oleh Jawatan Kehutanan. Menurut peraturan tersebut, hutan mangrove harus dibagi tiga wilayah manajemen, yaitu hutan produksi mangrove, dengan rhizophora sebagai jenis dominan; hutan mangrove yang tidak layak untuk produksi kayu; dan hutan lindung sepanjang garis pantai dan pinggir sungai.

Pada 1952, Vetsteegh memperkenalkan working plan untuk hutan mangrove di Bengkalis, Riau, menggunakan sistem yang disebut Area Method. Berdasar metode ini, siklus tebang diatur 30 tahun dengan meninggalkan 64 pohon induk (keliling pohon 45 cm) per ha yang tersebar merata di areal hutan bekas tebangan.

Hutan mangrove dibagi ke dalam sub blok dengan luas 120 ha per sub-blok. Sekitar empat ha (1/30 dari sub-blok) dianjurkan untuk ditebang setiap tahun. Tetapi metode itu tidak banyak pengaruhnya sampai akhir 1970-an.

Pada 1956, Lembaga Penelitian Hutan mengeluarkan surat rekomendasi No. 2854/42 yang menganjurkan sistem silvikultur yang disebut Standard Clear Cutting System. Tahun 1972, Divisi Produksi dan Perencanaan Hutan, Direktorat Jenderal Kehutanan, merekomendasikan sistem silvikultur Modified Clear Cutting System atau disebut juga Stripwise Selective Felling System.

Beberapa rekomendasi penting dari sistem silvikultur itu antara lain larangan penebangan di hutan selebar 50 m dari garis pantai atau 10 m sepanjang pinggir sungai. Penebangan hanya dibolehkan pada jalur 50 m dengan posisi tegak lurus garis pantai. Penebangan hanya dilakukan terhadap pohon berdiameter tujuh cm ke atas di dalam jalur tebangan. Bila ketersediaan permudaan alam di areal hutan tersebut tidak cukup, harus dilakukan penanaman perkayaan dengan jarak 2×3 m.

Setelah 1978

Pada 1978, Direktorat Jenderal Kehutanan mengeluarkan SK No. 60/Kpts/DI/1978 tentang Pedoman Sistem Siivikultur Hutan Mangrove. Berdasar sistem itu, hutan mangrove harus dikelola dengan Sistem Pohon Induk (Seed-Tree Method). Sistem itu antara lain merotasi tebang selama 30 tahun, dengan rencana kerja tahunan (RKT) dibagi ke dalam 100 ha blok tebangan dan setiap blok ke dalam 10 sampai 50 ha petak tebang. Rotasi tebangan dapat dimodifikasi pemegang konsesi yang didasarkan pada kondisi habitat, keadaan ekologi, dan tujuan pengelolaan hutan setelah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Kehutanan. Sebelum penebangan, pohon dalam blok harus diinventarisasi menggunakan systematic strip sampling dengan sebuah jalur selebar 10 m dan jarak di antara rintisan jalur lebih kurang 200 m.

Inventarisasi harus dilakukan pemegang konsesi. Melalui inventarisasi tersebut, Dirjen Kehutanan menetapkan kelayakan; hutan itu bisa ditebang atau tidak. Bila layak ditebang, Dirjen Kehutanan akan menentukan Annual Allowable Cut (AAC). Pohon yang ditebang harus mempunyai diameter 10 cm pada ketinggian 20 cm di atas akar penunjang atau setinggi dada. Hanya kampak, parang, dan gergaji mekanik yang boleh digunakan menebang pohon. Penebangan dilakukan dengan meninggalkan 40 batang pohon induk tiap ha, dengan jarak antara pohon rata-rata 17 m.

Evaluasi

Penelitian yang saya lakukan di konsesi hutan mangrove PT Karyasa Kencana Kalimantan Timur memperlihatkan, vegetasi mangrove tingkat pohon di hutan primer dan hutan bekas tebangan (HB) di lokasi penelitian mempunyai kerapatan yang cukup tinggi. Kerapatan itu; 290 bt/ha di hutan primer, 122 bt/ha di HB 0 tahun, 171 bt/ha di HB lima tahun, 170 bt/ha di HB 10 tahun, dan 622 bt/ha di HB 20 tahun.

Sebagian besar pohon tersebut tergolong ke dalam kelompok jenis komersial (Rhizophora spp, Bruguiera spp, dan Ceriops spp). Terlihat, aktivitas penebangan menghilangkan sekitar 58 persen jumlah pohon (118bt/ha), tetapi kerapatan pohon meningkat berangsur-angsur sekitar 40 persen pada HB lima tahun dan 10 tahun, dan bahkan 409 persen pada HB 20 tahun dibanding HB 0 tahun.

Hutan mangrove di lokasi penelitian didominasi Rhizophora Apiculata di hutan primer, Bruguiera Parviflora di HB 0 tahun, Rhizophora Apiculata, dan Bruguiera Parviflora di HB lima tahun, Rhizophora Apiculata di HB 10 tahun, dan Bruguiera Parviflora di HB 20 tahun.

Dengan demikian, pohon utama di hutan mangrove tersebut merupakan jenis komersial. Berdasarkan kelas diameter, kerapatan pohon berdiamater 20 cm ke atas adalah 188 bt/ha di hutan primer, 7 bt/ha di HB 0 tahun, 43 bt/ha di HB lima tahun, 86 bt/ha di HB 10 tahun, dan 177 bt/ha di HB 20 tahun. Di lokasi penelitian, aktivitas penebangan mengakibatkan mangrove rusak berat hingga 45,61 persen pada tingkat semai dan 7,35 persen pada tingkat pancang.

Sedangkan kerusakan tegakan tinggal (pohon) di hutan bekas tebangan 55,55 persen (rusak berat) di HB 0 tahun, 22,2 persen (rusak ringan) di HB lima tahun, 7,7 persen (rusak ringan) di HB 10 tahun dan 2,5 persen (rusak ringan) di HB 20 tahun. Terlihat, penerapan sistem pohon induk di hutan mangrove dapat menjamin pulihnya komposisi jenis dan strukturhutan seperti semula (hutan primer).

Memang pada hutan bekas tebangan 0 tahun terjadi penurunan kerapatan pohon dan kerusakan permudaan dan pohon, tetapi setelah berumur lima tahun kerapatan pohon berangsur-angsur bertambah, dan kerusakan permudaan maupun pohon secara berangsur pulih.

Selain itu, jenis B. parviffora cenderung mendominasi areal hutan bekas tebangan, karena jenis ini terbukti mempunyai keberhasilan proses pembuahan yang tinggi.

Banyak teori yang dapat dikembangkan dalam penerapan sistem pohon induk di hutan mangrove. Namun saya melihat ada beberapa langkah agar pengembangan sistem berjalan baik. Pertama, pohon induk sebaiknya tidak ditinggalkan secara soliter, tapi harus tersebar merata dalam bentuk koloni yang terdiri atas tiga atau lebih individu pohon.

Itu karena kekuatan berdirinya pohon mangrove sangat bergantung kekuatan saling ikat-mengikat sistem perakaran yang kedalamannya jarang lebih dari 1,5 meter. Sistem tebang habis tidak boleh dilakukan walaupun ketersediaan semai sebanyak 2.500 bt/ha atau lebih. Hasil penelitian De Laune (1993) di hutan mangrove di Australia menunjukkan, sistem tebang habis menyebabkan penurunan potensial redoks tanah dan peningkatan konsentrasi sulfida pada endapan, sehingga kondisi ini menjadi racun bagi tumbuhan.

Untuk tujuan konservatif, lebar jalur hijau mangrove perlu dikaji lagi. Walaupun lebar jalur hijau tersebut sudah direkomendasi 130 kali perbedaan rata-rata tahunan antara pasang tertinggi dan surut terendah, pelaksanaannya secara luas di Indonesia perlu disesuaikan dengan lokasi setempat.

Berdasar fakta di lapangan, permudaan hutan mangrove (seperti di Kalimantan Tirnur) kerapatannya cukup tinggi. Karena itu, salah satu sistem silvikultur alternatif yang cukup rasional adalah Tebang Jalur dengan Permudaan Alam (TJPA).

Sistem silvikultur ini seyogyanya diterapkan di hutan mangrove yang pohon induknya tidak mampu berdiri tegak secara soliter akibat adanya pembukaan yang tidak terkendali karena penebangan yang terlalu intensif; dan hutan mangrove yang rawan, yaitu potensi kayu berdiamater 20 cm ke atas kurang dari 20 meter kubik per ha.

Dalam sistem TJPA, penebangan hanya dilakukan terhadap pohon berdiameter 10 cm ke atas dan semua jenis di dalam jalur dengan lebar tertentu. Dalam hal ini, wilayah kerja dibagi ke dalam 30 jalur tebang, dan jalur-jalur tersebut dibuat pada posisi tertentu terhadap arah datangnya pasang.

Penataan hutan ke dalam jalur-jalur ini harus memperhitungkan area kantong konservasi, petak ukur permanen, dan buffer zone. Jalur ditebang berselang-seling, tiap tahun satu jalur. Siklus tebang pertama diselesaikan 15 tahun, siklus tebang kedua 15 tahun berikutnya. Untuk mengetahui dampak penerapan sistem TJPA terhadap ekosistem mangrove secara komprehensif harus dilakukan demplot penelitian mengenai lebar jalur tebang dan posisi jalur tersebut terhadap arah datangnya pasang yang bervariasi. Dengan demikian akan diketahui lebar dan posisi jalur yang tepat. (sumber Antara)

Tags:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.